Integritas merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu, terutama pejabat publik. Untuk memastikan integritas dijalankan, dibuatlah sebuah perjanjian atau kesepakatan yang disebut pakta integritas.
Pakta integritas menjadi salah satu syarat penting dalam berbagai urusan administrasi di Indonesia, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Lantas, apa sebenarnya pengertian pakta integritas itu? Apa saja tujuannya? Bagaimana cara membuat pakta integritas yang baik dan benar? Yuk, simak pembahasan lengkapnya berikut ini!
Pengertian Pakta Integritas
Secara bahasa, pakta memiliki arti perjanjian atau persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Sementara integritas berarti keutuhan, kejujuran, atau kualitas moral.
Jadi, pakta integritas adalah janji tertulis yang berisi komitmen untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan menghindari tindakan tercela seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pakta integritas biasanya berisi pernyataan tekad dan janji dari seseorang kepada dirinya sendiri. Ia berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan menghindari segala bentuk penyimpangan.
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011, pakta integritas adalah: “Dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.”
Jadi, pakta integritas bukan sekadar formalitas belaka. Ia merupakan komitmen nyata dari seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan menjauhi KKN.
Tujuan Pakta Integritas
Lantas, apa tujuan pakta integritas ini dibuat dan diterapkan di berbagai institusi? Berikut beberapa tujuan utama pakta integritas:
1. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
Tujuan utama pakta integritas tentu saja mencegah maraknya praktik KKN di institusi pemerintahan maupun swasta.
Dengan membuat pernyataan anti KKN secara tertulis, diharapkan seseorang akan berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan tercela tersebut. Ia akan merasa terikat dengan janji yang telah dibuatnya.
2. Menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran
Pakta integritas bertujuan untuk menumbuhkan sikap terbuka dan jujur dalam menjalankan tugas. Keterbukaan diperlukan agar proses kerja dan pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara sikap jujur penting dimiliki agar seseorang tidak menyalahgunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi. Dengan pakta integritas, seseorang secara sukarela berjanji akan bersikap transparan dan jujur.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Pemerintahan yang baik (good governance) ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Pakta integritas merupakan upaya mewujudkan hal tersebut.
Dengan adanya komitmen tertulis ini, seseorang didorong untuk menjalankan tugas secara profesional sesuai aturan yang berlaku. Praktik KKN pun diharapkan bisa diminimalisir.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Salah satu tujuan pakta integritas adalah meningkatkan kualitas pelayanan aparatur sipil negara kepada masyarakat.
Dengan menjunjung integritas dan menghindari KKN, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, murah, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat pun akan merasakan manfaatnya secara langsung.
Cara Membuat Pakta Integritas
Nah, setelah mengetahui pengertian dan tujuannya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuat pakta integritas yang baik dan benar? Berikut langkah-langkahnya:
1. Gunakan format resmi
Pakta integritas harus dibuat dengan format resmi yang ditetapkan instansi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sembarangan membuat format sendiri.
Contoh format baku pakta integritas biasanya tertera di website resmi instansi pemerintah seperti KPK, Kemendikbud, BPK, dan lainnya. Anda bisa mengunduh dan mengisinya.
2. Isi identitas diri
Setelah mengunduh format resminya, isi dengan identitas diri secara lengkap dan benar. Data yang harus diisi antara lain:
- Nama lengkap
- Tempat & tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Alamat rumah
- Nomor telepon
- Pekerjaan
- Pendidikan terakhir
- dan lainnya
Pastikan semua data yang dimasukkan benar adanya. Jangan memberikan informasi palsu karena akan mempengaruhi keabsahan dokumen.
3. Buat pernyataan komitmen
Bagian utama pakta integritas tentu saja pernyataan komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan menjauhi KKN. Pernyataan ini harus dibuat secara jujur dan sungguh-sungguh.
Contoh pernyataan integritas antara lain:
- Bertekad ikut serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Tidak meminta atau menerima suap dalam bentuk apapun.
- Bersikap jujur, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas.
- Menghindari benturan kepentingan (conflict of interest).
- Memberikan teladan integritas kepada rekan kerja.
- Melaporkan setiap penyimpangan integritas yang diketahui.
- Siap menerima sanksi bila terbukti melanggar komitmen.
Komitmen mana yang akan dimasukkan tergantung jenis instansi dan bidang pekerjaan yang dilakukan. Intinya, tekankan pada sikap antikorupsi, jujur, dan akuntabel.
4. Cantumkan kesanggupan menerima sanksi
Hal penting lainnya adalah mencantumkan kesanggupan untuk menerima sanksi apabila terbukti melanggar komitmen dalam pakta integritas.
Pernyataan ini penting agar pakta integritas memiliki kekuatan mengikat dan bukan sekadar formalitas belaka. Pelanggaran terhadapnya harus diberikan konsekuensi yang tegas.
5. Tandatangani di atas materai
Setelah pakta integritas selesai dibuat, tandatanganilah di atas materai senilai Rp10.000. Cap materai diperlukan agar dokumen memiliki kekuatan hukum.
Pakta integritas tanpa tandatangan dan materai bisa dinyatakan tidak sah. Jadi, pastikan untuk menandatanganinya segera setelah dokumen selesai dibuat.
Itulah cara membuat pakta integritas yang baik dan benar. Selain itu, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerapannya agar berjalan efektif.
Penerapan Pakta Integritas yang Efektif
Agar tujuannya tercapai, pakta integritas harus diterapkan dengan benar dan konsisten. Berikut beberapa hal penting dalam penerapan pakta integritas:
1. Libatkan pimpinan institusi
Keterlibatan pimpinan sangat penting agar pakta integritas berjalan efektif. Pimpinan harus menandatangani dokumen ini terlebih dahulu untuk memberi teladan pada bawahannya.
Pimpinan yang menandatangani pakta integritas berarti ikut berkomitmen menegakkan integritas di institusinya. Ia harus konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut, bukan sekadar basa-basi.
2. Wajibkan seluruh pegawai menandatangani
Jangan biarkan pakta integritas hanya menjadi dokumen elitis. Wajibkan seluruh pegawai di institusi tersebut, dari level manapun, untuk menandatanganinya.
Dengan begitu, komitmen integritas menjadi milik bersama, bukan hanya tanggung jawab pimpinan saja. Semua pihak terlibat aktif mencegah KKN di lingkungan kerjanya.
3. Lakukan pemantauan dan evaluasi rutin
Pakta integritas tanpa pengawasan hanyalah omong kosong. Institusi harus secara rutin memantau penerapan nilai-nilai integritas ini.
Bentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi efektivitas pakta integritas dan mengawasi pelanggaran yang mungkin terjadi. Pelanggaran harus ditindak tegas berdasarkan aturan yang berlaku.
4. Berikan apresiasi dan sanksi tegas
Selain pengawasan ketat, dibutuhkan juga reward and punishment. Berikan apresiasi kepada pegawai yang konsisten menjunjung integritas.
Sementara bagi pelanggar, berikan hukuman tegas sesuai peraturan, mulai dari peringatan hingga pemberhentian. Hukuman yang jelas dan konsisten akan mencegah pegawai lain melakukan hal serupa.
5. Lakukan sosialisasi dan pelatihan rutin
Sosialisasi dan pelatihan nilai-nilai integritas secara rutin sangat penting agar semangat ini tidak memudar. Selalu ingatkan pegawai mengenai komitmen bersama melalui pakta integritas.
Berikan pula pelatihan tentang etika profesi, pencegahan korupsi, hingga manajemen benturan kepentingan. Hal ini akan semakin menguatkan integritas di lingkungan kerja.
Itulah beberapa cara menerapkan pakta integritas agar tujuannya tercapai. Jangan biarkan dokumen ini hanya menjadi pajangan belaka tanpa implementasi nyata.
Kesimpulan
Demikian pembahasan lengkap mengenai pakta integritas, mulai dari pengertian, tujuan, cara membuat, hingga penerapannya.
Pakta integritas penting untuk mencegah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Namun, dokumen ini tidak akan berarti apa-apa tanpa implementasi nyata.
Diperlukan political will dari pimpinan dan pegawai untuk menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Pengawasan dan evaluasi rutin juga penting agar pakta integritas tidak hanya menjadi formalitas belaka. Semoga artikel ini bermanfaat!
