Istilah impeachment atau pemakzulan seringkali terdengar sangar dan membingungkan. Banyak yang mengira ini adalah tombol “pecat” instan untuk seorang presiden atau pejabat tinggi. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks.
Impeachment pada dasarnya adalah proses formal untuk mendakwa seorang pejabat publik atas dugaan pelanggaran serius. Anggap saja ini seperti surat dakwaan dalam proses hukum pidana; pejabat tersebut baru dituduh, belum tentu bersalah apalagi langsung diberhentikan. Proses ini adalah salah satu mekanisme checks and balances paling kuat dalam sebuah negara demokrasi, dirancang untuk memastikan tidak ada pejabat yang kebal hukum.
Jadi, jika Anda penasaran apa itu impeachment, bagaimana prosesnya, dan siapa saja tokoh dunia yang pernah melaluinya, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita bedah tuntas konsep penting ini dengan bahasa yang sederhana.
Apa Sebenarnya Arti Impeachment?
Secara harfiah, impeachment berarti “dakwaan” atau “tuduhan”. Ini adalah langkah pertama dalam proses panjang yang bisa berujung pada pemberhentian seorang pejabat dari jabatannya.
Penting untuk membedakan dua istilah ini:
- Impeachment: Proses pendakwaan atau pengajuan tuntutan oleh lembaga legislatif (seperti DPR di Indonesia atau House of Representatives di AS).
- Pemberhentian (Removal): Keputusan akhir untuk melengserkan pejabat dari jabatannya setelah melalui proses persidangan.
Jadi, seorang pejabat bisa saja di-impeach (didakwa) tetapi tidak diberhentikan dari jabatannya jika dalam persidangan ia dinyatakan tidak bersalah. Ini pernah terjadi pada beberapa presiden AS.
Mengapa Seorang Pejabat Bisa Di-impeach?
Setiap negara punya aturan mainnya sendiri. Alasan untuk melakukan impeachment biasanya tertuang dalam konstitusi dan tergolong sebagai pelanggaran yang sangat serius.
Di Indonesia
Menurut Pasal 7A UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimakzulkan jika terbukti:
- Melakukan pengkhianatan terhadap negara.
- Korupsi.
- Penyuapan.
- Tindak pidana berat lainnya.
- Melakukan perbuatan tercela.
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Di Amerika Serikat
Konstitusi AS menyebutkan tiga alasan utama: “Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors” (Pengkhianatan, Penyuapan, atau Kejahatan dan Pelanggaran berat lainnya). Definisi “high Crimes and Misdemeanors” ini sering menjadi perdebatan, namun umumnya merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan yang serius.
Bagaimana Proses Impeachment Berjalan? Studi Kasus 3 Negara
Proses impeachment sangat bervariasi, menunjukkan perbedaan fundamental antara sistem hukum dan politik setiap negara. Mari kita bandingkan proses di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.
1. Indonesia: Campuran Hukum dan Politik
Proses di Indonesia unik karena melibatkan tiga lembaga negara, menjadikannya sebuah drama tiga babak yang rumit.
- Babak 1: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Proses dimulai dari DPR yang mengajukan usul pemberhentian. Usulan ini harus didukung oleh minimal 2/3 dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal 2/3 jumlah anggota DPR. Di sini, nuansa politik sangat kental. - Babak 2: Mahkamah Konstitusi (MK)
Jika usulan disetujui, DPR akan mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran tersebut. MK memiliki waktu 90 hari untuk memutuskan apakah Presiden/Wapres terbukti bersalah atau tidak. Ini adalah tahap hukum dari proses impeachment. - Babak 3: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Jika MK menyatakan Presiden/Wapres terbukti bersalah, DPR akan membawa putusan tersebut ke MPR. MPR kemudian menggelar Sidang Istimewa untuk mengambil keputusan akhir. Keputusan pemberhentian harus disetujui oleh minimal 2/3 dari anggota MPR yang hadir, dalam sidang yang dihadiri minimal 3/4 dari total anggota MPR. Tahap ini kembali ke ranah politik.
Proses yang berlapis ini menunjukkan bahwa pemakzulan di Indonesia tidak mudah dan sangat bergantung pada konstelasi politik di DPR dan MPR.
2. Amerika Serikat: Arena Politik Murni
Di AS, proses impeachment lebih sederhana namun sangat politis, sering digambarkan sebagai pertarungan antara dua partai besar.
- Langkah 1: House of Representatives (DPR-nya AS)
Lembaga ini memiliki “kekuatan tunggal untuk mendakwa” (sole Power of Impeachment). Dengan suara mayoritas sederhana, mereka bisa meloloskan “pasal-pasal impeachment” (artikel dakwaan) terhadap seorang pejabat. Jika lolos, pejabat tersebut resmi berstatus “ter-impeach”. - Langkah 2: Senat
Setelah didakwa, proses berlanjut ke Senat yang bertindak sebagai pengadilan. Anggota Senat menjadi juri, sementara perwakilan dari House bertindak sebagai jaksa penuntut. Untuk menghukum dan memberhentikan pejabat, dibutuhkan suara supermayoritas, yaitu dua pertiga (67 dari 100 senator).
Hambatan supermayoritas di Senat inilah yang membuat tidak ada satu pun Presiden AS yang pernah diberhentikan melalui proses impeachment.
3. Korea Selatan: Supremasi Hukum Konstitusi
Korea Selatan menawarkan model yang berbeda, di mana Mahkamah Konstitusi memegang peranan sentral dan final.
- Langkah 1: Majelis Nasional (Parlemen)
Sama seperti di negara lain, proses dimulai dari parlemen. Mosi impeachment dapat diajukan dan harus disetujui oleh mayoritas anggota parlemen. - Langkah 2: Mahkamah Konstitusi
Setelah mosi lolos, nasib presiden sepenuhnya berada di tangan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. MK memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan. Jika enam dari sembilan hakim setuju, presiden akan langsung diberhentikan dari jabatannya. Putusan ini bersifat final dan mengikat.
Model Korea Selatan ini dianggap lebih menekankan aspek hukum daripada politik, karena keputusan akhir dibuat oleh lembaga yudisial, bukan lembaga politik seperti MPR di Indonesia atau Senat di AS.
Contoh Nyata dari Panggung Dunia
Sejarah mencatat beberapa momen dramatis terkait impeachment yang mengubah arah sebuah negara.
- Indonesia – Abdurrahman Wahid (2001)
Presiden keempat Indonesia, yang akrab disapa Gus Dur, diberhentikan oleh MPR melalui Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001. Proses ini dipicu oleh konflik berkepanjangan dengan parlemen dan puncaknya adalah dekrit presiden yang berusaha membekukan MPR/DPR. - Amerika Serikat – Tiga Presiden, Nol Pemberhentian
Tiga presiden AS pernah di-impeach oleh House of Representatives: Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998), dan Donald Trump (2019 & 2021). Namun, ketiganya dibebaskan oleh Senat dan tetap menjabat. Kasus Richard Nixon berbeda; ia mengundurkan diri pada 1974 sebelum sempat di-impeach terkait skandal Watergate. - Korea Selatan – Kekuatan Palu Hakim Konstitusi
Contoh terbaru dan paling dramatis datang dari Korea Selatan. Presiden Yoon Suk Yeol di-impeach oleh parlemen pada Desember 2024 setelah secara kontroversial mengumumkan darurat militer. Pada 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat 8-0 menguatkan impeachment tersebut, dan Yoon Suk Yeol pun resmi diberhentikan dari jabatannya.
Kesimpulan: Lebih dari Sekadar Pemecatan
Pada akhirnya, impeachment adalah alat konstitusional yang kompleks dan kuat. Ini bukan sekadar mosi tidak percaya atau pemecatan karena ketidaksukaan politik, melainkan sebuah proses hukum dan politik yang dirancang untuk meminta pertanggungjawaban pejabat tertinggi atas pelanggaran serius terhadap negara dan konstitusi.
Meskipun prosesnya berbeda-beda di setiap negara, tujuannya sama: menjaga integritas jabatan publik dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Memahami impeachment berarti memahami salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan sebuah demokrasi.
